Pasal 7

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan program penanggulangan Penyakit Menular dapat membentuk satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi: a. penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina;

b. focal point Kementerian Kesehatan di daerah; dan c. investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit Menular. (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh satuan kerja/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.