Pasal 24

(1) Dalam hal Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tidak terbukti melakukan pelanggaran, tim panel memberikan pertimbangan kepada Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk memulihkan nama baik Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran. (2) Pemulihan nama baik Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenakan sanksi pencabutan izin.