Pasal 38

(1) Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang telah memiliki Izin Mendirikan dapat melakukan permohonan Izin Operasional kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). (2) Terhadap dokumen permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan visitasi. (3) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang memiliki tugas dan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dan ayat (10) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penugasan. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil visitasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan. (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan Izin Operasional paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan hasil visitasi.