Pasal 42

(1) Pembinaan pada tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat berupa koordinasi, supervisi dan pelaporan. (2) Pengendalian dan pengawasan dapat berupa monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. (3) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.