Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENHUT Peraturan Menteri Nomor p-75-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang POLISI KEHUTANAN

Pasal 13

BAB 2 — ORGANISASI

(1) Polhut Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Satyawana; b. Satyawana Madya; c. Satyawana Muda; d. Satyawana Pertama; e. Wirawana; f. Wirawana Madya; g. Wirawana Muda; dan h. Wirawana Pertama. (2) Polhut Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a. Satyawana, dijabat oleh Menteri selaku Kepala Polhut Republik INDONESIA; b. Satyawana Madya, dijabat:

  1. Direktur Jenderal selaku Wakil Kepala Polhut Republik INDONESIA dan Kepala Polhut Pusat;

  2. Gubernur selaku Kepala Polhut Daerah;

  3. Direktur Utama Perhutani selaku Kepala Polhuts Khusus Perhutani. c. Satyawana Muda, dijabat:

  4. Direktur yang membidangi perlindungan hutan selaku Deputi Operasi;

  5. Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Deputi Adminstrasi;

  6. Direktur PSDH Perhutani selaku Wakil Kepala Polhut Khusus;

  7. Bupati/Walikota selaku Kepala Polhut Kabupaten/Kota. d. Satyawana Pertama, dijabat:

  8. Kepala Dinas Provinsi selaku Kepala Polhut Wilayah Provinsi;

  9. Kepala Balai Besar selaku Kepala Polhut Wilayah Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

  10. Koordinator antar Brigade SPORC;

  11. Kepala Divisi Regional Perhutani selaku Kepala Polhut Khusus Regional;

  12. Asisten Direktur Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Perhutani selaku Deputi Kepala Polhut Khusus. e. Wirawana, dijabat:

  13. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat yang membidangi perlindungan hutan selaku Asisten Deputi Operasi;

  14. Kepala Balai KSDA/TN selaku Kepala Polhut Wilayah Balai KSDA/TN;

  15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kepala Polhut Wilayah Kabupaten/Kota;

  16. Kepala Bidang yang membidang perlindungan hutan pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku Kepala Asisten Wilayah Provinsi;

  17. Kepala KPH Provinsi selaku Kepala Polhut Wilayah KPH Provinsi;

  18. Kepala Biro Pengendalian Perlindungan SDH dan Tenurial Perhutani selaku Asisten Deputi Kepala Polhut Khusus.

  19. Kepala Biro Perlindungan SDH Perhutani selaku Deputi Kepala Polhut Khusus Regional. f. Wirawana Madya, dijabat:

  20. Para Kepala Bidang/Bagian pada Balai Besar KSDA/TN selaku Asisten Kepala Polhut Wilayah Balai Besar;

  21. Kepala Bidang yang membidang perlindungan hutan pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan selaku Kepala Asisten Wilayah Kabupaten/Kota;

  22. Para Kepala Seksi/Sub Bagian pada Direktorat yang membidangi perlindungan hutan selaku Wakil Asisten Deputi Operasi;

  23. Kepala KPH Kabupaten/Kota selaku Kapolhut Wilayah KPH Kabupaten/Kota;

  24. Kepala Seksi yang membidangi perlindungan hutan pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku Wakil Kepala Asisten Wilayah Provinsi;

  25. Administratur/KKPH Perhutani selaku Kepala Polhut Khusus Wilayah;

  26. Petugas Khusus Pengedalian Keamanan dan Tenurial Perhutani selaku Wakil Asisten Deputi Kepala Polhut Khusus;

  27. Kepala Seksi Keamanan Perhutani pada Divisi Regional selaku Asisten Deputi Kepala Polhut Khusus Regional.

g. Wirawana Muda, dijabat:

  1. Para Kepala Seksi Wilayah pada Balai Besar/Balai KSDA/TN;
  2. Kepala Seksi yang membidangi perlindungan hutan pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan selaku Wakil Kepala Asisten Wilayah Kabupaten/Kota;
  3. Kepala Seksi yang membidangi perlindungan di KPH Provinsi selaku Asisten Kepala Polhut Wilayah KPH Provinsi;
  4. Wakil Administratur/KKPH Perhutani selaku Asisten Kepala Polhut Khusus Wilayah. h.Wirawana Pertama, dijabat:
  5. Kepala Seksi yang membidangi perlindungan hutan pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan selaku Wakil Kepala Asisten Wilayah Kabupaten/Kota;
  6. Kepala Seksi yang membidangi perlindungan di KPH Kabupaten/Kota selaku Asisten Kepala Polhut Wilayah KPH Kabupaten/Kota;
  7. Asisten Perhutani selaku Wakil Asisten Kepala Polhut Khusus Wilayah.
← Pasal 12 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 14 →