Pasal 11

(1) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan rencana kegiatan dalam bentuk proposal, yang disetujui oleh Kepala UPT bersama Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Pakraman, dilampiri dengan : a. perjanjian kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok masyarakat; b. pakta Integritas; dan c. rekening bank atas nama kelompok masyarakat.