Pasal 4

(1) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang telah dibebani IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Fotocopy SK pemberian izin IUPHHK-HTI dan izin usaha lainnya; b. Peta permohonan; c. Rekomendasi Gubernur; d. Proposal teknis. (2) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang belum dibebani IUPHHK-HTI atau izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000; b. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000; c. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota; d. Akte pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan- perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; e. Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan, peternakan; f. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Proposal teknis yang berisi antara lain:

1. kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan;
2. Usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan kawasan silvo pastura. (3) Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan, yang dituangkan dalam data spatial.