Pasal 12

www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1184 (1) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala UPT. (2) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu yang izinnya diberikan oleh Gubernur atau Menteri diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dinilai dan disahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT. (3) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu meliputi penetapan TPn, TPK/Logpond, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trace jalan.
(4) Pengesahan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut: