Pasal 15

(1) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga kehumasan pemerintah. (2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan; b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan; dan c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan.