Pasal 13

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan dengan cara :

a. Dalam penyusunan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan; b. Dalam reklamasi hutan, pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus melaporkan proses pelaksanaan reklamasi secara berkala kepada Pemerintah.