Pasal 11

(1) Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan cara penyajian informasi hukum kepada pihak yang membutuhkan. (2) Penyajian informasi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. Langsung melalui pelayanan perpustakaan hukum; b. Tidak langsung melalui media cetak, penerbitan buku, majalah dan buletin JDI Hukum; c. Pengembangan sistem informasi hukum/pangkalan hukum berbasis internet.