Pasal 8

Penetapan tenaga pendamping yang berasal dari penyuluh kehutanan swasta dilakukan melalui: a. BUMN, BUMD, dan BUMS penyelenggara pembangunan kehutanan MENETAPKAN penyuluh swasta sebagai pendamping kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah kerjanya; b. BUMN, BUMD, dan BUMS penyelenggara pembangunan kehutanan dapat bekerjasama dengan LSM dan pihak lainnya dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan dengan pembiayaan dari BUMN, BUMD, dan BUMS; c. hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada institusi penyelenggara penyuluhan tingkat kabupaten/kota;