Pasal 18

(1) Satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib menyusun strategi pemeliharaan senjata api untuk jangka waktu lima tahunan. (2) Strategi pemeliharaan meliputi manajemen sistem dan proses pemeliharaan, perbaikan, dan energi termasuk biaya operasinya. (3) Strategi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan disampaikan kepada atasannya masing-masing dengan tembusan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan. (4) Berdasarkan strategi pemeliharaan sebagaimana pada ayat (3), Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan melakukan verifikasi atas kondisi senjata api, guna selanjutnya diterbitkan rekomendasi atas kondisi senjata api. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dijadikan kelengkapan dalam pengajuan pengesahan RKA-KL atau rencana kerja perusahaan.