Pasal 14

Dalam hal kegiatan pemanenan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin 2 bulan sebelum izin berakhir kepada Menteri, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan memerintahkan pemegang izin untuk: a. meninggalkan areal IUPHHK-HTHR dalam waktu paling lama 30 hari kalender b. melunasi kewajiban yang belum dipenuhi. Pasal 15 (1) Dalam hal areal yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan hasil Tim menyatakan bahwa areal dimaksud berada dalam areal yang telah dibebani izin atau telah dicadangkan (SP 1) untuk areal HTI, maka pemberian IUPHHK-HTHR diutamakan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI atau pemegang SP 1. (2) Prosedur pemberian izin HTHR bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.