Pasal 55
(1)
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4)
dilakukan terhadap:
a.
realisasi pembangunan sarana dan prasarana usaha
Perdagangan Karbon;
b.
metodologi usaha Perdagangan Karbon;
c.
perhitungan potensi karbon dari usaha Perdagangan
Karbon melalui Offset Emisi GRK;
d.
penggunaan
dokumen
dan
persyaratan
usaha
Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK; dan
e.
pelibatan masyarakat dan pelaksanaan kesepakatan
pembagian manfaat.
(2)
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya
yang mempunyai tugas di bidang:
a.
pengelolaan hutan lestari;
b.
konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
c.
perhutanan sosial.
(3)
Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memeriksa kesesuaian laporan hasil
kegiatan dengan dokumen perencanaan dan pemeriksaan
lapangan dan menuangkan dalam berita acara.
(4) Evaluasi kinerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
