PERMENHUT
Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui 
Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Pasal 42
(1) Lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus memenuhi ketentuan: a. berbentuk badan hukum termasuk BLU; b. memiliki validator dan verifikator yang memenuhi kompetensi di sektor Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terakreditasi oleh: 1. komite akreditasi nasional untuk skema penerbitan Unit karbon dari SRUK; dan/atau
- lembaga akreditasi yang berlaku secara internasional, untuk penerbitan Unit Karbon perdagangan Offset Emisi GRK yang berasal dari skema sistem registrasi karbon internasional; dan d. menyediakan tenaga kerja Indonesia yang berkualifikasi internasional. (2) Validator dan verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan warga negara Indonesia.
