Pasal 30
(1)
Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melakukan
Perdagangan Karbon yang berasal dari Program Berbasis
Yurisdiksi.
(2)
Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang
dilakukan pada:
a.
Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan
produksi yang dapat dikonversi, blok pemanfaatan
Kawasan Hutan lindung, yang telah atau belum
dibebani
perizinan
berusaha,
persetujuan
pengelolaan, atau hak pengelolaan;
b.
zona/blok pemanfaatan KPA dan Taman Buru yang
belum dibebani hak pengelolaan, perizinan berusaha,
atau perjanjian kerja sama;
c.
hutan adat;
d.
hutan hak; dan/atau
e.
hutan negara yang bukan merupakan Kawasan
Hutan.
(3)
Pelaksanaan Perdagangan Karbon dari Aksi Mitigasi
Perubahan Iklim yang dilakukan pada hutan negara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
e
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Program Berbasis Yurisdiksi dilakukan pada
area yang telah dibebani:
a.
pemegang
perizinan
berusaha,
pemegang
persetujuan
pengelolaan,
atau
pemegang
hak
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a;
b.
pemegang hutan adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c; dan
c.
pemegang hutan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d,
Perdagangan Karbon dilakukan setelah mendapatkan
kesepakatan dengan pemegang perizinan berusaha,
pemegang hutan adat, dan pemegang hutan hak.
