Pasal 28
(1) Pelaku Usaha yang melakukan Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan wajib menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan di sekitar area proyek karbon. (2) Prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program Kehutanan nasional; b. transparansi dan efektivitas tata kelola hutan; c. hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal; d. efektivitas dari partisipasi para pihak; e. konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati; f. aksi untuk menangani risiko-balik; dan g. aksi untuk mengurangi pengalihan emisi. (3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK menyampaikan laporan pemenuhan prinsip perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
