Pasal 16
(1) Berdasarkan permohonan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen melalui sistem berbasis elektronik.
(2)
Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemeriksaan dilakukan juga terhadap:
a.
riwayat kinerja kepatuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b.
sanksi
administratif
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
(3)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap.
(4)
Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen,
Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang:
a.
pengelolaan hutan lestari, untuk Offset Emisi GRK
yang
dimohonkan
oleh
pemegang
PBPH
dan
pemegang hak pengelolaan;
b.
perhutanan sosial, untuk Offset Emisi GRK yang
dimohonkan oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan
Sosial,
masyarakat
hukum
adat
pemegang penetapan status hutan adat, atau
pemegang registrasi hutan hak; dan
c.
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem
untuk Offset Emisi GRK yang dimohonkan oleh
pemegang PB-PJL Karbon.
(5)
Dalam hal hasil pemeriksaan berupa notifikasi:
a.
permohonan lengkap dan tidak sedang dikenakan
sanksi administratif, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyampaikan usulan penerbitan
rekomendasi kepada Menteri;
b.
permohonan tidak lengkap secara administratif,
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon
untuk dilakukan perbaikan; atau
c.
pemohon sedang dikenakan sanksi administratif,
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyampaikan usulan penolakan kepada Menteri
disertai dengan alasan penolakan.
(6)
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak notifikasi diterima.
(7)
Pemohon
yang
mendapat
penolakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak dapat mengajukan
permohonan kembali kepada Menteri sampai dengan
sanksi administratif dicabut.
