Pasal 3

(1) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (2) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan meliputi: a. marka jalan; b. rambu lalu lintas; c. pagar pengaman jalan; d. alat pemberi isyarat lalu lintas; e. delineator; f. paku jalan, dan/atau g. cermin tikungan. (3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk: a. pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan meliputi:

1. marka jalan;
2. rambu lalu lintas;
3. pagar pengaman jalan;
4. alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. delineator;
6. paku jalan; dan/atau
7. cermin tikungan; dan/atau b. pengadaan, peningkatan, atau perawatan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor. www.djpp.kemenkumham.go.id