Pasal 17

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. kesesuaian trayek angkutan;

b. tarif angkutan; dan c. standar pelayanan minimal. (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.