Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Kerja Perangkat Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data dukung untuk penempatan kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program kegiatan yang paling sedikit memuat: a. peta dan gambar lokasi pemasangan; b. jumlah dan jenis kebutuhan; dan c. anggaran yang diperlukan.