Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan angkutan orang dapat ditetapkan tarif jarak minimum. (2) Tarif jarak minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. Ekonomis pengoperasian kereta api; b. Jarak tempuh kereta api terhadap stasiun; c. Kebutuhan pelayanan; d. Pembatasan penggunaan kereta api sesuai lintas kereta api; e. Persaingan dengan moda transportasi lain. (3) Tarif jarak minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (4) Tarif jarak minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.

www.djpp.kemenkumham.go.id