Peraturan Menteri Nomor pm63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter
regulation_id: "PERMENHUB_pm63_2017" source: "peraturan.go.id"
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1099, 2017 KEMENHUB. Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter. Persyaratan. Perubahan Kesepuluh.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan sertifikasi dan pengoperasian perusahaan angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
b. bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai persyaratan pengoperasian pesawat udara bermesin tunggal (single engine operation), persyaratan spesifikasi www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 operasi (operation specification), penyewaan pesawatudara (leasing of aircraft), sistem manajemen keselamatan (safety manajemen system), masa berlaku untuk kecakapan dan kompetensi (validity periods for proficiency and competency), dan program perawatan (maintenance program) sebagaimana telah diatur dalam KM 18 Tahun 2002, serta penambahan ketentuan baru mengenai sumber produk aeronautika (source of aeronautical products);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a
dan
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan
Kesepuluh
atas
Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI
BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK
PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.
Pasal I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan: a. Nomor KM 17 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter; b. Nomor KM 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter; c. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter; d. Nomor KM 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter; e. Nomor KM 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter; f. Nomor PM 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter; g. Nomor PM 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289); h. Nomor PM Tahun tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1590); i. Nomor PM Tahun tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter Dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694); diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 1. Menghapus ketentuan butir 135.1 Definitions and Abbreviation sehingga butir 135.1 berbunyi sebagai berikut:
135.1 Reserved
- Mengubah ketentuan butir 135.11 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.11
Requirements of Single Engine Operation
(a)
Unless otherwise authorized by the Director,
no certificate holder shall conduct an air
transportation service under this part in a
single engine aircraft except:
(1)
in accordance with the AOC and
operations specifications;
(2)
where the aircraft is certified for 10 or
more passengers, the minimum flight
crew must include a Pilot-in-Command
and Second in Command.
(b)
A certificate holder may apply to the Director
to operate a single engine airplane under
VFR and IFR conditions where in addition to
the requirements laid down in Subsections
(a) and (b) of this section, the following
conditions are met:
(1)
Turbine engine reliability
(i)
Turbine engine reliability shall be
shown to have a power loss rate
of less than 1 per 100 000 engine
hours.
Note: Power loss in this context is
defined as any loss of power, the
cause of which may be traced to
faulty engine or engine component
design or installation, including
design or installation of the fuel
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
ancillary
or
engine
control
systems.
(ii)
The operator shall be responsible
for engine trend monitoring.
(iii) To minimize the probability of in-
flight engine failure, the engine
shall be equipped with:
(A)
an
ignition
system
that
activates automatically, or is
capable of being operated
manually, for take-off and
landing, and during flight, in
visible moisture;
(B)
a magnetic particle detection
or equivalent system that
monitors
the
engine,
accessories
gearbox,
and
reduction gearbox, and which
includes a flight deck caution
indication; and
(iv) an
emergency
engine
power
control
device
that
permits
continuing operation of the engine
through a sufficient power range
to safely complete the flight in the
event of any reasonably probable
failure of the fuel control unit.
(2)
Systems and equipment
Single-engine
turbine-powered
airplanes approved to operate at night
and/or in IMC shall be equipped with
the following systems and equipment
intended to ensure continued safe flight
and to assist in achieving a safe forced
landing after an engine failure, under
all allowable operating conditions:
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(i)
two separate electrical generating
systems, each one capable of
supplying
all
probable
combinations of continuous in-
flight
electrical
loads
for
instruments,
equipment
and
systems required at night and/or
in IMC;
(ii)
a radio altimeter;
(iii) an emergency electrical supply
system of sufficient capacity and
endurance, following loss of all
generated
power,
to
as
a
minimum:
(A)
maintain the operation of all
essential flight instruments,
communication
and
navigation systems during a
descent from the maximum
certificated altitude in a glide
configuration
to
the
completion of a landing;
(B)
lower the flaps and landing
gear, if applicable;
(C)
provide power to one pitot
heater, which must serve an
air speed indicator clearly
visible to the pilot;
(D) provide for operation of the
landing
light
specified
in
point (x) paragraph (b)(2) of
this section;
(E)
provide for one engine restart,
if applicable; and
(F)
provide for the operation of
the radio altimeter;
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(iv) two attitude indicators, powered
from independent sources;
(v)
a means to provide for at least one
attempt at engine re-start;
(vi) airborne weather radar;
(vii) a certified area navigation system
capable of being programmed with
the positions of aerodromes and
safe forced landing areas, and
providing instantly available track
and distance information to those
locations;
(viii) for
passenger
operations,
passenger
seats
and
mounts
which
meet
dynamically-tested
performance standards and which
are fitted with a shoulder harness
or a safety belt with a diagonal
shoulder strap for each passenger
seat;
(ix) in pressurized airplanes, sufficient supplemental oxygen for all occupants for descent following engine failure at the maximum glide performance from the maximum certificated altitude to an altitude at which supplemental oxygen is no longer required; (x) a landing light that is independent of the landing gear and is capable of adequately illuminating the touchdown area in a night forced landing; and (xi) an engine fire warning system.
www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 (3) Minimum equipment list The minimum equipment list of an operator which has been approved in accordance with CASR 135 Subpart K – Aircraft Instruments and Equipment and CASR 91 Subpart C – Equipment, Instrument, and Certificate Requirements shall specify the operating equipment required for night and/or IMC operations, and for day/VMC operations. (4) Flight manual information The flight manual shall include limitations, procedures, approval status and other information relevant to operations by single-engine turbine- powered airplanes at night and/or in IMC.
(5)
Event reporting
(i)
An
operator
approved
for
operations
by
single-engine
turbine-powered airplanes at night
and/or in IMC shall report all
significant failures, malfunctions
or defects to the DGCA who in turn
will notify the State of Design.
(ii)
The DGCA shall review the safety
data and monitor the reliability
information so as to be able to
take any actions necessary to
ensure that the intended safety
level is achieved. The DGCA will
notify major events or trends of
particular
concern
to
the
appropriate
Type
Certificate
Holder and the State of Design.
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(6)
Operator planning
(i)
Operator route planning shall take
account of all relevant information
in the assessment of intended
routes or areas of operations,
including the following:
(A)
the nature of the terrain to be
overflown,
including
the
potential for carrying out a
safe forced landing in the
event of an engine failure or
major malfunction;
(B)
weather
information,
including seasonal and other
adverse
meteorological
influences that may affect the
flight; and
(C)
other criteria and limitations
as specified by the DGCA.
(ii)
An
operator
shall
identify
aerodromes or safe forced landing
areas available for use in the
event of engine failure, and the
position
of
these
shall
be
programmed
into
the
area
navigation system.
(7)
Flight crew experience, training and
checking
(i)
An operator’s flight crew training
and checking shall be appropriate
to night and/or IMC operations by
single-engine
turbine-powered
airplanes,
covering
normal,
abnormal
and
emergency
procedures
and,
in
particular,
engine failure, including descent to
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
a forced landing in night and/or in
IMC conditions.
(ii)
all flights operated under the
instrument flight rule shall be
operated with a minimum flight
crew of 2 pilots, who hold a valid
commercial or higher pilot licence
and have a valid instrument
rating, except a SIC is not required
if:
(A)
each aircraft is equipped with
a
serviceable
three
axis
autopilot,
(B)
each aircraft is equipped with
a headset and boom mike
and, a transmit button that is
affixed to the control wheel,
(C)
each aircraft is equipped with
a control wheel mounted,
approach chart holder with a
means of proper illumination,
(D) the flight is not operated
above flight level 250,
(E)
the
pilot-in-command
has
successfully
completed
a
single pilot instrument flight
check on that aircraft type,
(F)
the pilot has acquired not less
than,
hours
of
instrumentflight
experience
as pilot-in-command of which
not less than 50 hours must
be actual instrument time in
an aircraft, and is otherwise
qualified in accordance with
this Part, and
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(G) the
certificate
holder’s
operational control system is
certified for the conduct of IFR
flight.
(8)
Route limitations over water
The
operator
shall
apply
route
limitation
criteria
for
single-engine
turbine-powered airplanes operating at
night and/or in IMC on over water
operations if beyond gliding distance
from an area suitable for a safe forced
landing/ditching having regard to the
characteristics of the airplane, seasonal
weather influences, including likely sea
state
and
temperature,
and
the
availability
of
search
and
rescue
services.
(9)
Operator certification or validation
The operator shall demonstrate the
ability to conduct operations by single-
engine turbine-powered airplanes at
night
and/or
in
IMC
through
a
certification
and
approval
process
specified by the DGCA.
- Menghapus ketentuan SUBPART D Safety Management System sehingga SUBPART D berbunyi sebagai berikut:
SUBPART D
RESERVED
- Mengubah ketentuan butir 135.27 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.27
Contents of the Operations Specifications
(a)
Each
Operations
Specification
is
an
attachment to the Air Operator Certificate
and
addresses
at least
the following
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
standard
operational
and
maintenance
areas;
(1)
Air Operator Certificate number.
(2)
Operator name.
(3)
Issuance
date
of
the
Operations
Specifications.
(4)
Title, name and signature of authority
representative
(5)
Aircraft model.
(6)
Type of operations.
(7)
Area(s) of operation.
(8)
Special limitations.
(9)
Special authorizations.
(b) Operations Specifications shall be supported
by appropriate detailed documents, which
contain
authorization,
conditions,
and
limitations.
- Mengubah ketentuan butir 135.39 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.39 Sources of Aeronautical Products
(a) A certificate holder under this part must
have the system to obtain the aeronautical
products from:
(1)
A
manufacturer
of
aeronautical
products;
(2)
A
manufacturer
who
produces,
identifies and certifies standard parts
and
materials
which
conform
to
established
industrial,
national
or
international standards, and which are
referenced in approved design data,
(3)
An organization approved either by
DGCA,
or
Foreign
Civil
Aviation
Authority
under
CASR
part
145,
subpart F, to perform maintenance on
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
aeronautical products and who is
authorized to certify such products as
serviceable and in a condition for safe
operation,
(4)
A
supplier
who
provides
original
certification of product conformity to
approved design data for supplies
acquired from authorized sources.
(b)
A certificate holder under this part must
ensure that the source of aeronautical
products has the organization, facilities,
equipment and the personnel necessary to
comply with the policies, responsibilities,
methods and procedures established in his
product quality control system;
- Mengubah ketentuan butir 135.41 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.41
Leasing of Aircraft
(a)
Wet Lease
(1)
Prior to operating an air transportation service
with wet leased aircraft, an air carrier shall
provide to the Director, copy of the lease
agreement, or a written memorandum outlining
the terms of such agreement. Where any air
carrier whether foreign or domestic, agrees to
provide an aircraft to another person certified
under this part, the agreement must state which
AOC holder and which AMO as applicable, is
proposed to be responsible for providing:
(i) applicable crewmembers;
(ii) operational control; and
(iii) the maintenance and servicing of that
aircraft.
(2)
Upon receiving a copy of an agreement, or a
written memorandum of the terms thereof, the
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
Director determines which party to the agreement
is conducting the operation and issues an
amendment to the certificate holder’s operations
specifications containing the following:
(i) The names of the parties to the agreement and
the duration thereof
(ii) The nationality and registration numbers
marks of each aircraft involved in the
agreement
(iii) The type of operation (e.g. scheduled,
passenger, etc)
(iv) The areas of operation
(v) The regulation of the CASRs applicable to the
operation
(3)
In making a determination under Paragraph (b) of
this
section,
the
Director
considers
the
responsibility under the agreement for the
following:
(i) Crewmembers and training
(ii) Airworthiness
and
performance
of
maintenance
(iii) Dispatch
(iv) Servicing the aircraft
(v) Scheduling
(vi) Any other factor the Director considers
relevant.
(4)
After a review of the leasing arrangement, if a
foreign operator is considered responsible for the
operation of the leased aircraft each route
segment must include either a takeoff or a
landing to or from a foreign airport.
(b)
Dry Lease
(1)
Under most dry lease agreements, the lessee,
who provides the crew, is the accountable party
who exercises operational control over the aircraft
with all the attendant responsibilities. If the
lessee does not have operational control of the
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
leased aircraft under the lease agreement, DGCA
may evaluate the arrangements to ensure that
the operation can be conducted with an adequate
level of safety in accordance with the applicable
regulations.
(2)
DGCA required an applicant for an AOC, or an
existing operator, wishes to use dry leased
aircraft, the applicant or operator should provide
the DGCA with the following information:
(i)
the aircraft type, model and serial number;
(ii)
the name and address of the registered
owner;
(iii) State
of
Registry,
nationality
and
registration marks;
(iv) certificate of airworthiness and statement
from the registered owner that the aircraft
fully
complies
with
the
airworthiness
requirements of the State of Registry;
(v)
name, address and signature of lessee or
person responsible for operational control of
the aircraft under the lease agreement,
including a statement that such individual
and the parties to the lease agreement fully
understand their respective responsibilities
under the applicable regulations;
(vi) copy of the lease agreement or description of
lease provisions;
(vii) duration of the lease; and
(viii) areas of operation.
(3)
After careful review within the authority and
liaison as necessary with other competent
authorities, the DGCA needs to make the
determination as to which party to the lease
agreement is in fact responsible for the conduct of
the operation. In making this determination, the
DGCA will consider the responsibilities of the
parties under the lease agreement for:
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(i) flight crew member licensing and training;
(ii) cabin crew member training;
(iii) airworthiness
of
the
aircraft
and
the
performance of maintenance;
(iv) operational control, including dispatch and
flight following;
(v) scheduling of flight crew and cabin crew
members; and
(vi) signing the maintenance release.
(4)
If the lease arrangement is determined to be a
dry lease involving aircraft that possess valid
certificates of registration and certificates of
airworthiness issued by DGCA, which is the
aircraft is Indonesian register, the dry lease
arrangement is acceptable to the DGCA, the
operations
manual
and/or
the
operations
specifications should be amended to provide at
least the following data:
(i) names of the parties to the lease agreement
and the duration thereof;
(ii) nationality and registration marks of each
aircraft involved in the agreement;
(iii) type of aircraft to be used;
(iv) areas of operation; and
(v) regulations applicable to the operation.
(c)
Damp Lease
Damp Lease is a wet-leased aircraft that includes a
cockpit crew but not cabin attendants, generally
understood to be a wet lease of an aircraft where the
aircraft is operated under the AOC of the lessor, with
the flight crew and possibly part of the cabin crew
being provided by the lessor. Part or all of the cabin
crew is provided by the lessee.
The lessee’s cabin crew members will need to receive
additional training, under the approved training
programme of the lessor, with respect to their
emergency duties on the particular aircraft. In
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
addition, they may have no knowledge of the
requirements of the lessor’s State of the Operator with
respect to flight and duty time limitations and the
provision of rest periods, and to the performance of
their duties and responsibilities aboard the wet leased
aircraft.
- Mengubah ketentuan butir 135.367 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.367 Maintenance Program. (a) Each certificate holder shall have an maintenance program for each aircraft type including foreign registered aircraft, approved by the DGCA, or state of registry, containing the following: (1) maintenance tasks and the intervals at which these are to be performed, taking into account the anticipated utilization of the aircraft; (2) when applicable, a continuing structural integrity programme; (3) procedures for changing or deviating from (1) and (2) above; (4) when applicable, condition monitoring and reliability programme descriptions for aircraft systems, components and engines; and (5) maintenance task as required inspection items. (b) Maintenance tasks and intervals, that have been specified as mandatory in approval of the type design shall be identified as such. (c) Maintenance program required by this section shall be developed by considering the human factor principles. (d) Copies of all amendments to the maintenance program shall be furnished promptly to all organizations or persons to whom the maintenance program has been issued.
www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 8. Mengubah ketentuan butir 135.471 sehingga berbunyi sebagai berikut:
135.471 Validity Periods for Proficiency and Competency
(a)
No certificate holder shall assign a person to
act and no person shall act, as:
(1)
a
flight
crew
member,
(in
the
appropriate crew position);
(2)
a flight attendant; or
(3)
a flight operations officer;
on any type of aircraft unless, in addition to
completing the annual recurrent training
required by this subsection, that person has
successfully completed a Pilot Proficiency
Check, (PPC), Pilot Competency Check, (PCC)
or Competency Check, (CC), the validity
period of which has not expired.
Validity periods for a PPC, PCC, or CC, are
as prescribed herein:
(1)
In the case of a multi-engine aircraft
with a MCTOW of greater than 12500
pounds, or a turbojet aircraft, a PPC
shall be valid to;
(i)
for a PIC, the first day of the
seventh (7) month following the
month the PPC was taken; and
(ii)
for a SIC, the first day of the
thirteenth (13) month following the
month in which the PPC was
taken.
(2)
In the case of a multi-engine aircraft
with a MCTOW of 12500 pounds or
less, except for turbojet aircraft, a PPC
shall be valid to;
(i)
for a PIC, the first day of the
thirteenth (13) month following the
month the PPC was taken, and
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
(ii)
for a SIC, the first day of the
twenty fifth (25) month following
the month in which the PPC was
taken.
(3)
In
the
case
of
a
single
engine
aeroplane, a Pilot Competency Check,
(PCC), shall be valid to the first day of
the thirteenth (13) month following the
month in which the PCC was taken.
(4)
In
the
case
of
a
single
engine
helicopter, a pilot proficiency check,
PPC shall be valid to the first day of the
thirteenth (13) months, from the month
the PPC was taken.
(5)
In the case of a flight attendant, a
competency check shall be valid to the
first day of the twenty thirteenth (13)
months following the month in which
the CC was taken.
(6)
In the case of a FOO, a competency
check shall be valid to the first of the
thirteenth month, following the month
in which the CC was taken.
(b)
An approved company check pilot who has
been delegated the authority to perform
flight checks on that aircraft type, or a
DGCA inspector shall conduct any pilot
proficiency check required by this Subpart.
The Director or a person acceptable to
him/her shall conduct all other checks
required by this Subpart. A certificate
holder shall submit to the Director for
approval, a list of proposed examiners,
including their qualifications relevant to their
position as examiners.
(c)
For the purposes of completing any check
required by this subpart, where an aircraft
www.peraturan.go.id
2017, No. 1099
type simulator has been approved for
training;
(1)
in the cases of a PPC required by
Subsections (a)(1) and (2) of this
section, the same credits given the
simulator for training purposes shall
apply to the PPC.
(2)
In the case of the CC required by
Subsection (a)(5) of this section, the
same training credits given to that
cabin training device, shall apply to the
CC.
(d)
Where any flight simulator, or other training
device approved for training and checking,
does not have all the training and checking
credits needed to complete the entire check,
the portions of such check not approved to
be completed in a simulator, must be carried
out in that type of aircraft, as appropriate.
(e)
Where
a
pilot
proficiency
check,
a
competency check or annual training is
renewed within the last 60 days of its
validity period, such check or training is
deemed to have taken place on the last day
of the validity period.
(f)
The Director may extend the validity period
of a pilot proficiency check, a competency
check or annual training by up to 60 days
where the Director is of the opinion that
aviation safety is not likely to be affected.
(g)
Where
the
validity
period
of
a
pilot
proficiency check, a competency check or
annual training has been expired for
24 months
or
more,
the
person
shall
requalify by meeting all initial training
requirements relating to that aircraft.
www.peraturan.go.id 2017, No. 1099 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id