Peraturan Menteri Nomor pm46 Tahun 2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan secara minimal.
2. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
3. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau

mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus. 4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata. 5. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan. 6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan e. kesetaraan; dan f. keteraturan. (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan: a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi; b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu. (4) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. angkutan antar jemput;

b. angkutan karyawan; c. angkutan permukiman; d. angkutan carter; dan e. angkutan sewa khusus.

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum oleh: a. Direktur Jenderal, untuk:

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. angkutan dengan tujuan tertentu;
3. angkutan pariwisata. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk angkutan taksi yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan c. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan angkutan umum yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor Umum lebih dari 5 (lima) unit kendaraan bermotor dilakukan secara random dan proporsional.

(1) Dalam hal pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota. (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan. (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti Kendaraan Bermotor Umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

(1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur: a. pemerintah, meliputi:

1. teknis; dan
2. hukum. b. asosiasi angkutan umum.

(1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau

c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN