Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
2. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
3. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
4. Kereta adalah sarana perkeretaapian dan/atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
5. Kereta bagasi adalah kereta yang diperuntukkan bagi penempatan barang-barang milik penumpang dan/atau barang kiriman.
6. Tarif angkutan orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang dengan kereta api.
7. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer (Rp/pnp.km), yang diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok ditambah keuntungan.
8. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per penumpang (Rp/pnp), yang

merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak tempuh. 9. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan produk. 10. Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas pelayanan (Rp/pnp) yang dihitung berdasarkan tingkat tambahan pelayanan yang dinikmati oleh penumpang. 11. Jarak tempuh adalah panjang perjalanan yang ditempuh oleh penumpang dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan yang dinyatakan dalam satuan kilometer. 12. Faktor muat adalah perbandingan antara kilometer penumpang dengan kilometer kapasitas tersedia. 13. Kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau 14. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) adalah rencana kerja dan anggaran badan penyelenggara sarana perkeretaapian. 15. Kereta rel listrik adalah sarana perkeretaapian yang mempunyai penggerak sendiri menggunakan sumber tenaga listrik. 16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian. 2. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :