Pasal 9

(1) Ruang lingkup Kepala ULP meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa ULP; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP; g. menetapkan Pokja ULP; h. menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing; i. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait; j. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan; k. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; www.peraturan.go.id 2016, No.1721 l. mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; m. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait; n. menyampaikan hasil pemilihan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK. (2) Dihapus. (3) Dalam mengusulkan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota ULP. (4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. 3. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: