Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENHUB Peraturan Menteri Nomor pm133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri...

Pasal 33

BAB 4 — PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Dalam usulan penghapusan BMN sebagaimana tersebut dalam Pasal 31, untuk mendapatkan persetujuan dari pengelola sesuai dengan batas kewenangannya, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran IVs a Peraturan Menteri ini yaitu: a. Klasifikasi 1 berupa:

  1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

  2. BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan/atau 3) BMN yang berada di luar negeri nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Klasifikasi 2 berupa:

  3. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

  4. BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah);dan/atau 3) BMN yang berada di luar negeri nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). c. Klasifikasi 3 berupa:

  5. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);dan/atau 2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). d. Klasifikasi 4 berupa:

  6. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

  7. BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan/atau 3) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

← Pasal 32 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 34 →