Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dilayani dengan Angkutan Barang Perintis. (2) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. aspek sosial ekonomi terkait aksebilitas antarwilayah yang sudah terbangun di wilayah INDONESIA; b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan Barang; c. mendorong pertumbuhan ekonomi; d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku; dan/atau e. melayani perpindahan barang dari dan ke Angkutan laut perintis, Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik.