Pasal 16A

(1) Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu. (2) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan strategis nasional; b. kawasan ekonomi khusus; atau c. kawasan pariwisata. (3) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.