Pasal 7

(1) Setiap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki pengesahan terhadap perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapan Kapal.

(2) Pengesahan perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengesahan terkait aspek Keselamatan Kapal; dan b. pengesahan terkait aspek kekuatan konstruksi, permesinan dan perlistrikan. (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri. (4) Menteri dalam melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal. (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Badan Klasifikasi. (6) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kewenangan kepada Syahbandar. (7) Syahbandar dalam melaksanakan pengesahan sebagaimana di maksud pada ayat (6) harus melaporkan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. (8) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui penelitian dan pemeriksaan gambar Rancang Bangun Kapal. (9) Penelitian dan pemeriksaan gambar Rancang Bangun Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. (10) Penelitian dan pemeriksaan Gambar Rancang Bangun Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pemenuhan Keselamatan Kapal dan kesesuaian. (11) Pemenuhan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi: a. struktur dan konstruksi; b. tata letak dan susunan; c. subdivisi dan stabilitas Kapal; d. ruangan dan/atau akomodasi; e. instalasi permesinan dan listrik; f. instalasi pompa dan perpipaan; g. lampu navigasi; h. perlengkapan keselamatan jiwa;

i. perlengkapan pencegahan kebakaran; dan j. sistem pengamanan. (12) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi: a. tata letak dan susunan; b. peruntukan; c. standardisasi; d. kemudahan pengoperasian dan perawatan Kapal; dan e. perkembangan teknologi. (13) Pemenuhan keselamatan Kapal dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan internasional. (14) Pengesahan diberikan melalui surat Pengesahan Gambar disertai gambar dan perhitungan Kapal yang ditandatangani menjadi satu kesatuan sebagai dokumen Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal harus berada di atas Kapal. (15) Salinan dokumen Pengesahan Gambar harus berada di atas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) paling sedikit meliputi: a. gambar rencana umum; b. rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran; dan c. perhitungan stabilitas Kapal.