Pasal 17

(1) Pengawasan teknis dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Pengawasan teknis dan pengendalian sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemantauan; b. analisa dan evaluasi; dan/atau c. verifikasi. penyelengaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.