Peraturan Menteri Nomor pm-40 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

(1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk izin rute penerbangan. (2) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan rute. 2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27a dan Pasal 27 b, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27a (1) Dalam hal pelaksanaan operasi penerbangan mengalami penundaan, badan usaha angkutan udara wajib mengajukan permohonan penundaan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penundaan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan operasi penerbangan maka izin rute penerbangan dicabut dan dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya. Pasal 27b (1) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dicabut apabila: a. pelaksanaan operasi penerbangan sebagian

atau seluruhnya tidak dilayani selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal atau; b. tidak melakukan penerbangan paling sedikit terakumulasi 14 (empat belas) kali atau 50% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 1 (satu) kali dalam sehari atau; c. tidak melakukan penerbangan paling sedikit 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali dalam sehari; atau d. tidak melakukan penerbangan sekurang- kurangnya 10% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari. (2) Izin rute penerbangan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya. 3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penambahan kapasitas yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk izin penambahan rute dan/atau izin penambahan frekuensi penerbangan. (2) Izin penambahan rute dan/atau izin penambahan frekuensi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan.

4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31a dan Pasal 31b, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 31a (1) Dalam hal pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan mengalami penundaan, badan usaha angkutan udara wajib mengajukan permohonan penundaan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penundaan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan operasi penerbangan, maka izin rute penerbangan dicabut dan dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya. Pasal 31b (1) Izin rute penerbangan yang diberikan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dicabut apabila: a. pelaksanaan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal atau; b. tidak melakukan penerbangan paling sedikit terakumulasi 14 (empat belas) kali atau 50% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 1 (satu) kali dalam sehari atau; c. tidak melakukan penerbangan paling sedikit 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki

frekuensi penerbangan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali dalam sehari; atau d. tidak melakukan penerbangan paling sedikit 10% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari. (2) Izin rute penerbangan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA