Pasal 83

(1) Pemegang sertifikat standar Angkutan Udara Bukan Niaga dilarang melakukan kegiatan Angkutan Udara Niaga, kecuali atas persetujuan Direktur Jenderal. (2) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk melakukan kegiatan

angkutan penumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara. (3) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daerah atau wilayah yang tidak dilayani oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga. (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki asuransi; b. menerbitkan Tiket; dan c. melaporkan atau menyerahkan manifes kepada penyelenggara Bandar Udara. (5) Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali pada rute yang sama. (6) Kegiatan Angkutan Udara Niaga bagi pemegang sertifikat standar Angkutan Udara Bukan Niaga yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Angkutan Udara Niaga yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.