Pasal 26

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan: a. secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan Keselamatan Penerbangan; atau b. terhadap Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara yang tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang penerbangan.