Pasal 15

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan izin atau sertifikat; c. Pencabutan izin atau sertifikat; dan/atau; d. denda administratif. (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara bertahap atau langsung. (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai terhadap

Pelanggaran yang mengancam keselamatan Perkeretaapian. (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.