Pasal 32

(1) Katalog Elektronik Sektoral dapat digunakan oleh kementerian/lembaga lain, Perangkat Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, badan layanan umum daerah, atau perguruan tinggi negeri badan hukum setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro. (2) Permintaan penggunaan Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.