Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;

2. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan;

3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya;

4. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke angkutan penyeberangan tanpa dimuat dalam kendaraan;

5. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;

6. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan;

7. Tarif Pelabuhan Penyeberangan adalah biaya yang dikeluarkan pengguna jasa/pemilik barang dalam jasa pengangkutan berupa penumpang, kendaraan dan barang kepada penyelenggara pelabuhan penyeberangan;

8. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.