Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Kebijakan Menteri Pertahanan dalam penyelenggaraan Hukum Humaniter dan Hukum HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. agar seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai persepsi yang sama mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM; b. agar program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien; dan c. agar strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM mudah dipahami prajurit maupun komandan.