Pasal 40

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan Langsung Bendahara atau kepala kantor/Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.