Pasal 22

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, pimpinan Satker mengeluarkan keputusan pembebanan Kerugian Negara sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (2) Pimpinan Satker memberitahukan keputusan pembebanan Kerugian Negara sementara kepada BPK. (3) Format SKTJM sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.