Pasal 2

(1) Penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dilakukan terhadap: a. Tanah dan/atau Bangunan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI sesuai ketentuan perundang- undangan, karena:

1. penyerahan kepada Pengelola Barang;
2. pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya;
3. Pemindahtanganan kepada pihak lain;
4. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 5. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. status kepemilikan BMN beralih kepada pihak lain akibat tukar menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan 7. sudah tidak ditemukan. b. Bangunan yang masih berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI, seperti:

1. bangunan/gedung lama sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas dan pelaksanaan rencana strategis pertahanan;
2. kondisinya rusak berat;
3. berdiri diatas tanah milik pihak lain; atau
4. sudah dibongkar sebelum mendapat persetujuan Pengelola Barang.