Pasal 51

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Alutsista TNI yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung

maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Alutsista TNI lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Alutsista TNI yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan; e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; f. berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 22 dan Pasal 23 ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri; dan/atau g. berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 41 ayat (4) ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia pengadaan sesuai dengan ketentuan. (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Alutsista TNI, maka Panitia Pengadaan: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.