Pasal 16

(1) Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. (2) Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota untuk mengikuti uji publik. (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia uji publik yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Panlih DPRD provinsi dan/atau Panlih DPRD kabupaten/kota. 4. Panitia . . .

(4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat. (5) Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. (6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota yang telah mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan dari panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Panitia uji publik mengumumkan para bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota kepada masyarakat. (8) Hasil uji publik disampaikan kepada fraksi DPRD dan gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. (9) Hasil uji publik calon perseorangan diserahkan ke Panlih.