Pasal 112

(1) Kemhan dan TNI wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kemhan dan TNI masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. (2) Kemhan dan TNI wajib menyelenggarakan system whistleblower Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN. (3) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP. (4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 58. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut: