PERMENHAN
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI...
Pasal 11
BAB 3 — PIHAK-PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. MENETAPKAN rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
- spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat : a. mengusulkan kepada PA/KPA :
- perubahan paket pekerjaan; dan /atau
- perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. MENETAPKAN tim pendukung; c. MENETAPKAN tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. MENETAPKAN besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
