Pasal 7

(1) Penetapan besaran resiko untuk seluruh auditi dan peta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan tahapan sebagai berikut: a. APIP harus membuat peta auditi; b. APIP harus MENETAPKAN besaran resiko atas seluruh auditi; c. setiap auditi ditaksir besaran resikonya berdasarkan unsur resiko yang berkaitan dengan:

1. suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi;

2. kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai;

3. ukuran harta dan volume transaksi;

4. kondisi finansial dan ekonomi;

5. kerumitan atau kegiatan yang mudah berubah;

6. dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan pemerintah;

7. tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi;

8. penyebaran informasi secara geografis;

9. kecukupan dan keefektifan pengendalian intern;

10. berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi;

11. pertimbangan profesi manajemen;

12. dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan;

13. periode dan hasil audit terdahulu; dan

14. jarak auditi; d. dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi; e. jika auditi memiliki unit pengelola resiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama; f. APIP menyusun peta audit pada lingkungan Satker/Subsatker meliputi:

15. auditi;

16. besaran resiko;

17. tenaga auditor;

18. tenaga tata usaha;

19. sarana dan prasarana; dan

20. dukungan dana. g. penetapan besaran resiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan. (2) Petunjuk pengisian peta audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Formulir 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.