Pasal 6

(1) Penentuan tipe Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada pola tipologi. (2) Pola tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.