Pasal 7

Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

1. menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Unit Tinggi Madya atau satuan kerja Perangkat Daerah / Pimpinan Unit setingkat manager/ general manager pada instansi terkait yang dibiayai dari bagian anggaran KESDM untuk:

a. TP berdasarkan:

1. Keputusan Pengangkatan Bendahara;

2. laporan dan kronologis dari Bendahara atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara;

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas;

4. Register Penutupan Buku Kas;

5. surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari KPA;

6. rekening koran bank;

7. fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

8. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;

9. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

10. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan;

11. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 12) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara. b. TGR berdasarkan:

12. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Lainnya;

13. laporan dan kronologis terjadinya Kerugian Negara Bendahara Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara;

14. kapan terjadinya Kerugian Negara;

15. identitas Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya yang mengakibatkan Kerugian Negara;

16. jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris BMN dan hal yang diperlukan lainnya;

17. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;

18. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

19. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan;

20. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 10) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan adanya Kerugian Negara;

2. melakukan verifikasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
3. menyampaikan hasil verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima penugasan terkait dengan adanya potensi Kerugian Negara yang dilakukan oleh: a. Bendahara kepada KPA; dan b. Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya kepada Pimpinan Tinggi Madya.