Pasal 5

(1) Untuk melakukan proses penyelesaian terhadap setiap Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan KESDM, Menteri membentuk TPKN. (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: a. Menteri sebagai penanggungjawab; b. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; c. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua; d. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris; e. Wakil dari Unit Tinggi Madya sebagai anggota; f. Sekretariat. (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. meneliti laporan kasus Kerugian Negara yang terjadi; b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian baik

sengaja maupun tidak sengaja sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara; c. melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya kasus Kerugian Negara di lingkungan KESDM yang dibiayai dari bagian anggaran KESDM serta sewaktu-waktu dapat meninjau ke lokasi kasus Kerugian Negara; d. menghitung jumlah Kerugian Negara; e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; f. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; g. menyusun bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan Keputusan penetapan Kerugian Negara; dan h. penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara termasuk pembuatan Daftar Kerugian Negara sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.